LENTERA MALUT — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan proses tender pekerjaan konstruksi dengan nilai hingga Rp2 miliar dimenangkan oleh pelaku usaha yang berdomisili di kabupaten atau kota lokasi proyek.
Kebijakan afirmasi ini dipaparkan dalam agenda market sounding persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Bela Hotel Ternate, Kamis (16/11/2026).
Direktur Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Hardi Afriansyah, menjelaskan bahwa skema pengadaan kini diatur secara berjenjang berdasarkan nilai paket pekerjaan dan wilayah pelaksanaan. Untuk pekerjaan konstruksi hingga Rp2 miliar, tender dikhususkan bagi kontraktor yang berdomisili di kabupaten atau kota tempat proyek berjalan.
Skala tender baru diperbolehkan naik ke tingkat provinsi apabila proses pengadaan di level kabupaten atau kota mengalami kegagalan, dengan batas nilai hingga Rp7 miliar. Sementara itu, proyek konstruksi bernilai di atas Rp7,5 miliar masuk dalam cakupan persaingan skala nasional.
“LKPP menetapkan acuan nilai pengadaan secara berjenjang, yakni hingga Rp2 miliar untuk skala kabupaten/kota, Rp7 miliar untuk tingkat provinsi, dan di atas Rp7,5 miliar untuk level nasional,” jelas Hardi.
Menurut Hardi, ketentuan tersebut sejalan dengan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan minimal 40 persen anggaran belanja pengadaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain memproteksi porsi pekerjaan di daerah, LKPP juga menyederhanakan persyaratan administrasi agar pelaku UMKM lebih mudah mendaftar dan bersaing sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
“Kami mengafirmasi dan mendahulukan pengusaha di lokasi proyek. Untuk pekerjaan konstruksi sampai Rp2 miliar, pemenangnya harus pelaku usaha di lokasi proyek tersebut. Kami juga mempermudah syarat menjadi penyedia pemerintah agar UMKM tidak ragu lagi untuk mengambil peran,” kata Hardi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mendorong instansi pusat maupun daerah memulai tahapan tender sebelum tahun anggaran berjalan.
Langkah ini bertujuan agar penandatanganan kontrak kerja dapat dilakukan sejak Januari, sehingga perputaran anggaran dan pengerjaan fisik tidak lagi tertunda hingga Maret yang kerap menghambat serapan pada triwulan pertama.
“Mulai sekarang kita harapkan pengadaannya bisa cepat. Jadi awal tahun bisa teken kontrak, sehingga cita-cita dari mulai Pak Presiden sampai kepala daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi bisa mulai di bulan Januari,” ujar Setya kepada awak media.
Setya menambahkan, sesuai arahan Presiden, pengadaan publik dituntut berjalan cepat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari total belanja pengadaan nasional sekitar Rp1.200 triliun, LKPP menargetkan efisiensi hingga 30 persen atau setara Rp400 triliun pada 2027.
Ia memastikan penghematan tersebut tidak boleh mengurangi mutu bangunan fisik maupun spesifikasi material konstruksi. Dana hasil efisiensi rencananya dialokasikan langsung untuk membiayai program pelayanan dasar masyarakat, meliputi beasiswa pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi serta layanan kesehatan gratis.
“Efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas. Kualitas tetap menjadi yang utama. Target efisiensi Rp400 triliun itu nantinya akan berguna langsung untuk rakyat, mulai dari beasiswa kuliah hingga layanan kesehatan,” tegas Setya.
Untuk memastikan pelaku usaha lokal bersaing secara adil tanpa beban pungutan liar atau praktik permintaan jatah proyek, Setya mengingatkan pejabat maupun penyedia jasa agar menjauhi praktik korupsi yang berisiko berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
LKPP juga menyediakan sistem pengaduan yang dapat menghentikan proses tender apabila ditemukan indikasi kecurangan atau manipulasi.
“Siapa yang tidak mau berubah, tinggal menunggu waktu menghadapi OTT KPK. Pejabat dan kontraktor harus sama-sama sadar diri. Kami sudah memperbaiki sistem agar transparan supaya semua pihak memperoleh pekerjaan secara benar,” pungkas Setya. (Red)

Komentar