LENTERA MALUT – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Ternate melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, Rabu (8/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun informasi terkait program pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, mengatakan kunjungan itu dilakukan agar Fraksi Gerindra di DPRD Kota Ternate memiliki informasi yang akurat saat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pembangunan jalan di Kota Ternate.
Menurut Jamian, masyarakat selama ini menganggap anggota DPRD mengetahui seluruh program pembangunan, termasuk proyek jalan yang dibiayai pemerintah pusat. Karena itu, Gerindra berinisiatif membangun komunikasi langsung dengan BPJN untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
“Alhamdulillah, kami disambut dengan baik. Dari pertemuan ini kami mendapatkan banyak informasi yang selama ini belum diketahui,” ujar Jamian saat ditemui di ruang kerjanya.
Salah satu informasi yang diperoleh, kata dia, yakni penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota Ternate pada 2025 berupa alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, capaian tersebut layak mendapat apresiasi.
Jamian juga mengungkapkan setiap pemerintah kabupaten dan kota memiliki batas maksimal usulan anggaran pembangunan jalan ke BPJN, yakni hingga Rp100 miliar. Namun, besaran anggaran yang dikucurkan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Karena itu, Gerindra merasa perlu memperoleh informasi secara langsung agar dapat memahami mekanisme penganggaran sekaligus menjelaskan kepada masyarakat mengenai program-program yang dibiayai pemerintah pusat.
Selain BPJN, DPC Partai Gerindra Kota Ternate juga berencana melakukan kunjungan serupa ke sejumlah balai teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara, termasuk Balai Wilayah Sungai dan instansi vertikal lainnya.
Jamian mengatakan partainya kerap menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait program pembangunan pemerintah pusat di daerah. Melalui silaturahmi tersebut, Gerindra berharap dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat, baik melalui partai politik maupun anggota DPRD.
Ia menambahkan, pada 2026 BPJN belum mengalokasikan anggaran penghargaan kepada Pemerintah Kota Ternate. Tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Halmahera Tengah yang meraih peringkat kedua sehingga memperoleh alokasi anggaran pembangunan jalan sebesar Rp20 miliar.
Sementara itu, Kota Ternate telah menerima penghargaan serupa pada 2025 dengan nilai anggaran Rp30 miliar.
Meski tidak memperoleh alokasi penghargaan pada tahun ini, Jamian memastikan Kota Ternate tetap mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan nasional. Ia juga menyebut BPJN telah menjadwalkan penanganan ruas jalan nasional yang mengalami longsor di kawasan Ngade pada tahun ini.
“Melalui kunjungan ini kami mengetahui rencana tersebut sehingga bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai program pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tutupnya. (Red)
Komentar