LENTERA MALUT — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate akan meminta penjelasan dari enam anggota DPRD terkait pelaksanaan reses yang menjadi perhatian sejumlah warga Moti.
Ketua BK DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, menyampaikan hal itu setelah menerima aspirasi warga Moti yang tergabung dalam Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) pada Rabu (30/9/2026).
Mochtar mengatakan, BK menghargai masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi melalui aksi tersebut. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan itu sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Badan Kehormatan tidak akan tinggal diam. Kami akan mengundang enam anggota DPRD Kota Ternate yang telah melakukan reses untuk klarifikasi,” kata Mochtar kepada awak media.
Menurutnya, BK akan terlebih dahulu meminta penjelasan dari para anggota DPRD yang bersangkutan terkait pelaksanaan reses di daerah pemilihan Ternate Selatan dan Pulau Moti.
Mochtar menjelaskan, BK memiliki mekanisme dalam menangani setiap laporan atau aspirasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik anggota DPRD.
“BK ini punya aturan. Kalau kedapatan hal-hal yang negatif, maka ada sanksinya. Sanksi itu berupa teguran lisan, tertulis, dan bahkan sampai pada tingkat pemberhentian. Itu semua diatur dalam tata beracara BK DPRD Kota Ternate,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, turut memberikan penjelasan terkait dinamika yang terjadi saat aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Ternate pada Rabu (30/9/2026).
Amin mengatakan, tindakan fisik yang dilakukannya saat kejadian merupakan respons spontan ketika dirinya merasa berada dalam situasi yang dapat mengancam keselamatan pribadi.
Ia menegaskan, dirinya hanya berupaya menepis dan tidak bermaksud melakukan tindakan berlebihan.
“Saya tetap harus membela diri, tapi saya cuma menepisnya. Sebagai manusia dan bagian dari unsur pimpinan, bereaksi saat merasa keselamatan fisik terancam adalah hal yang lumrah dan manusiawi,” ujarnya.
Amin juga menjelaskan bahwa sejak awal pihak DPRD berupaya menemui massa untuk mendengarkan sekaligus memberikan penjelasan terkait aspirasi yang disampaikan.
Namun, menurut dia, situasi di lapangan kemudian berkembang sehingga dirinya memilih mengambil sikap untuk melindungi diri.
“Padahal keinginan saya mau menuju ke mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan apa yang ditunggu. Namun, dengan cara begitu, saya berada pada posisi membela diri,” ungkapnya.
Meski terjadi insiden tersebut, Amin menegaskan bahwa pimpinan DPRD tetap menghormati hak masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Ia mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga etika selama menyampaikan pendapat di ruang publik.
“Silakan, itu hak adik-adik untuk melakukan aksi. Namun, tolong etika harus tetap dijaga,” imbuhnya.
Amin juga menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang membantu mengamankan situasi sehingga kondisi di lokasi aksi dapat kembali terkendali.
Terkait tuntutan yang disampaikan massa, Amin mengatakan seluruh materi tersebut telah diterima dan menjadi bagian dari tindak lanjut BK DPRD Kota Ternate.
Ia menyebut pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD (Sekwan), dan BK telah melakukan pertemuan untuk membahas aspirasi tersebut.
Amin memilih menyerahkan proses klarifikasi sepenuhnya kepada BK agar penanganan persoalan berjalan sesuai mekanisme dan tidak menimbulkan polemik di ruang publik.
“Terkait tuntutan, tadi sudah diterima Badan Kehormatan. Kita percayakan dan serahkan sepenuhnya kepada BK untuk menjelaskan dan menindaklanjuti, agar tidak muncul pro-kontra atau kesan mencari pembenaran diri,” pungkasnya. (Red)
Komentar