LENTERA MALUT– Aswar Salim, resmi memimpin Pimpinan Daerah (PD) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP) SPSI Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031.
Pelantikan sekaligus rapat kerja pengurus baru berlangsung di Royal Resto, Ternate, Senin (10/8/2026). Momentum tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang membawa semangat memperkuat organisasi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja di Maluku Utara.
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, secara resmi melantik para pengurus FSP KEP SPSI Maluku Utara periode 2026-2031. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka organisasi sebagai simbol amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi serta memperjuangkan kepentingan pekerja.
Kepengurusan FSP KEP SPSI Malut mengusung tema “Memperkuat solidaritas organisasi kemitraan industrial menuju pekerja Maluku Utara yang adil, sejahtera, bermartabat dan berkelas dunia.”
Tema tersebut menjadi pijakan organisasi untuk membangun hubungan industrial yang lebih kuat antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan menghadiri kegiatan tersebut. Wakil Gubernur Maluku Utara, Ketua Umum SPSI, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Ternate, serta pimpinan Jamsostek Maluku Utara turut hadir.
Perwakilan Pemerintah Kota Ternate juga menghadiri acara melalui Asisten III. Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Perwakilan PT IWIP, serta Kepala APINDO Maluku Utara ikut hadir dalam agenda tersebut.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun hubungan industrial yang sehat.
Pelantikan dan Rakerwil pengurus PD SPSI Maluku Utara / Dok : LM
Aswar Targetkan Organisasi Hadir di 10 Kabupaten/Kota
Usai resmi menjabat, Aswar langsung menetapkan penguatan organisasi sebagai salah satu prioritas utama.
Ia mendorong pembentukan pimpinan cabang FSP KEP SPSI di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara. Menurut Aswar, organisasi pekerja harus hadir lebih dekat dengan anggota dan mampu merespons setiap persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Kami memfokuskan konsolidasi di seluruh kabupaten/kota agar setiap masalah di perusahaan bisa kita selesaikan secara profesional melalui konsultasi,” ujar Aswar.
Ia menilai penguatan organisasi dapat membuka ruang penyelesaian persoalan melalui komunikasi, mediasi, dan negosiasi. Langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya konflik hubungan industrial yang lebih besar.
Desak Pembentukan Dewan Pengupahan
Selain memperkuat struktur organisasi, Aswar meminta pemerintah daerah segera membentuk Dewan Pengupahan di seluruh kabupaten/kota.
Saat ini, kata dia, baru Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki Dewan Pengupahan.
Aswar menilai pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan hidup pekerja di setiap daerah. Karena itu, ia mendorong setiap kabupaten/kota memiliki mekanisme pengupahan yang mampu menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.
“Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup yang berbeda. Karena itu, penetapan UMK menjadi penting agar upah pekerja benar-benar sesuai dengan kondisi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan upah yang tepat dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat bagi perusahaan.
Soroti Potensi PHK Ribuan Pekerja
Dalam kesempatan tersebut, Aswar juga menyampaikan kegelisahan pekerja terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan pekerjaan ribuan karyawan di Maluku Utara, khususnya pekerja PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Aswar memperkirakan kebijakan itu dapat berdampak terhadap sekitar 8.000 hingga 10.000 karyawan. Ia juga mengingatkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi dapat merembet ke perekonomian masyarakat sekitar.
Menurutnya, pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar dapat menekan berbagai sektor ekonomi yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja, termasuk usaha kos-kosan, warung, transportasi, dan UMKM.
“Kami berharap pemerintah segera merevisi atau meninjau kembali kebijakan RKAB ini demi menjaga kesejahteraan pengusaha dan pekerja secara berkelanjutan,” tegas Aswar.
Siap Kawal Kepentingan Pekerja
Aswar menegaskan kepengurusan baru FSP KEP SPSI Malut akan memperkuat konsolidasi organisasi dan membuka komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Ia ingin serikat pekerja tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga ikut membangun hubungan industrial yang produktif sejak awal.
Melalui penguatan organisasi, pembentukan Dewan Pengupahan, serta komunikasi dengan pemerintah dan pengusaha, FSP KEP SPSI Malut menargetkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan sejahtera.
Acara pelantikan dan rapat kerja kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada panitia serta media massa yang mendukung kegiatan tersebut.
Kepengurusan baru FSP KEP SPSI Malut pun menyatakan komitmennya untuk meneruskan perjuangan para tokoh serikat pekerja sekaligus membawa organisasi menjadi lebih kuat dalam mengawal kepentingan buruh di Maluku Utara. (Red)
Komentar