LENTERA MALUT – Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan meningkatkan produksi pangan lokal, memperluas kerja sama antardaerah, dan membenahi rantai distribusi. Langkah ini menyasar komoditas strategis, seperti bawang merah dan cabai, yang memengaruhi stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, kelompok tani, dan nelayan perlu membangun sinergi agar masyarakat memperoleh pasokan pangan yang cukup dengan harga terjangkau.
“Pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya dengan menjaga harga di pasar. Kita juga perlu memperkuat produksi lokal, memperlancar distribusi, dan membangun kerja sama antardaerah agar pasokan pangan tetap terjaga,” ujar Handi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang mengusung konsep Tallukarsa Pangan Sulampua. Program ini mengintegrasikan tiga strategi utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Ketiga strategi tersebut mendorong peningkatan produksi, memperkuat konektivitas rantai pasok, serta membangun ekosistem pangan yang lebih terintegrasi untuk menghadapi tantangan geografis dan risiko perubahan iklim.
Melalui Karsa Daya, BI Maluku Utara meningkatkan kapasitas sektor pertanian dan perikanan dengan memberikan dukungan sarana produksi serta memfasilitasi akses pembiayaan perbankan.
BI telah menggelar Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Program ini juga menghubungkan kelompok tani dengan perbankan melalui fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta alat tangkap telah menjangkau sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan empat kelompok nelayan.
Handi menekankan pentingnya penguatan kapasitas produksi untuk mengurangi kerentanan pasokan pangan daerah.
“Petani dan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan pendampingan perlu terus diperkuat agar mereka mampu meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pasar,” katanya.
Selain meningkatkan produksi, BI Maluku Utara memperkuat distribusi pangan melalui Karsa Sambung. Strategi ini mendorong Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk memperlancar pasokan komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi.
Salah satu langkah konkret ialah inisiatif kerja sama komoditas bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo.
BI juga mendorong kerja sama antarpelaku usaha atau business to business antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan champion komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendukung distribusi komoditas tersebut melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara.
Handi menilai konektivitas distribusi menjadi faktor penting bagi Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan lokasi produksi dan konsumsi yang tersebar.
“Kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk menghubungkan wilayah penghasil dengan wilayah yang membutuhkan pasokan. Melalui distribusi yang lebih efisien, kita dapat memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mengurangi tekanan kenaikan harga,” ujarnya.
BI Maluku Utara juga menjalankan Karsa Tata untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan. Melalui strategi ini, BI memfasilitasi pertemuan kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai calon pembeli atau offtaker hasil pertanian.
Langkah tersebut membuka peluang bagi petani untuk memperluas pasar dan membangun hubungan usaha yang lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama, kerja sama ini membantu memenuhi kebutuhan pangan di daerah.
BI juga memperkuat sinergi dengan Bapanas dalam mengembangkan neraca pangan. Instrumen tersebut membantu mendeteksi potensi kekurangan pasokan lebih dini dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga.
“Penguatan ekosistem pangan perlu melibatkan seluruh pihak, mulai dari petani sebagai produsen hingga koperasi dan mitra usaha sebagai pembeli. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat memperkuat akses pasar petani dan membantu menjaga ketersediaan pangan di daerah,” kata Handi.
BI Maluku Utara bersama TPID juga mengembangkan gerakan urban farming bertajuk “Rindang Berseri”. Program ini memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Di Kota Ternate, program tersebut melibatkan Tim Penggerak PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga. Kolaborasi ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam komoditas pangan yang dibutuhkan sehari-hari.
Hingga saat ini, program Rindang Berseri di Ternate menambah pasokan kangkung sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara itu, tanaman cabai rawit masih menjalani tahap perawatan dengan potensi panen mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.
Handi menilai pemanfaatan lahan produktif dapat menjadi salah satu upaya untuk menambah pasokan pangan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengendalian inflasi.
“Ketahanan pangan membutuhkan langkah konkret yang sesuai dengan potensi daerah. Pemanfaatan lahan untuk urban farming dapat membantu menambah produksi pangan lokal, sedangkan kolaborasi dengan berbagai mitra memperkuat keberlanjutan program,” tuturnya.
Melalui tiga strategi Tallukarsa Pangan Sulampua, BI Maluku Utara terus mendorong penguatan produksi, kelancaran distribusi, dan pembenahan ekosistem pangan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan komoditas strategis, mengendalikan tekanan harga, dan melindungi daya beli masyarakat di Maluku Utara. (Red)
Komentar