LENTERA MALUT – Menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026, sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara semakin diperkuat. Langkah antisipatif ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Hotel Bela, Jumat (13/2/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Gubernur Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, didampingi Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Drs. Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila.
Inflasi Januari 1,48 Persen
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila menyampaikan bahwa hingga Januari 2026, inflasi tercatat sebesar 1,48 persen (month to month). Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,51 persen (mtm).
Komoditas ikan segar menjadi penyumbang utama inflasi, sejalan dengan tingginya konsumsi masyarakat terhadap hasil perikanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pola musiman menjelang Ramadan yang biasanya meningkatkan permintaan bahan pangan.
Operasi Pasar dan GPM Diperluas
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya intervensi konkret agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat.
“Stabilitas harga harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat. Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah harus diperluas dan dilaksanakan secara masif,” tegasnya.
Sejumlah langkah strategis pun disepakati, antara lain:
- Perluasan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 10 kabupaten/kota dengan melibatkan BUMN serta TNI/Polri.
- Implementasi Kios Sigap Pangan (KSP) sebagai penyeimbang harga, khususnya di dua kabupaten/kota IHK.
- Optimalisasi cold storage, pabrik es mini, serta penguatan manajemen buffer stock.
- Sidak pasar rutin dan pengawasan distribusi bahan pokok serta BBM sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan sarana prasarana dan percepatan akses KUR.
Digitalisasi Jadi Penguat Stabilitas
Tak hanya fokus pada inflasi, forum tersebut juga membahas percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). BI bersama TP2DD mendorong perluasan kanal pembayaran digital pajak dan retribusi daerah melalui QRIS dan mobile banking.
Selain itu, percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan pengurangan wilayah blank spot menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat tata kelola fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi Daerah Se-Maluku Utara
HLM turut dihadiri Forkopimda, para kepala daerah se-Maluku Utara, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh OPD terkait. Pemerintah daerah optimistis, melalui sinergi BI dan TPID, stabilitas harga selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dengan kesiapsiagaan sejak dini, Maluku Utara menegaskan komitmennya menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah di tengah momentum Ramadan. (Red)
