LENTERA MALUT – Praktisi Hukum Maluku Utara (Malut), Agus Salim R Tampilang, memberikan pernyataan menohok saat dikonfirmasi wartawan mengenai penanganan kasus dugaan korupsi anggaran di Pulau Morotai oleh penyidik Polda Malut.
Menurut Agus, proses pemeriksaan terhadap Suryani Antarani yang kini menjabat Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Malut itu terkesan lambat dan tebang pilih. Dirinya bahkan memprediksi perkara itu tidak akan membuahkan hasil.
Ia menilai penanganan perkara yang menyangkut anggaran hingga belasan miliar rupiah berdasarkan temuan BPK tersebut patut dipertanyakan keseriusannya dan terkesan sekadar formalitas.
“Kalau memang pemeriksaan ini hanya gertakan, hanya membuat akal-akalan atau ada maksud dan tujuan tertentu, lebih baik dihentikan daripada bikin malu saja,”tegas Agus Salim di hadapan awak media.
Agus terang-terangan menantang penyidik Polda Maluku Utara untuk membuktikan keberanian mereka dalam menuntaskan perkara ini hingga penetapan tersangka.
Ia menilai lembaga penegak hukum tampak tidak memiliki keberanian untuk mengusut tuntas karena sosok yang diperiksa diduga memiliki perlindungan dari figur berpengaruh di lingkaran kekuasaan.
“Polda tidak cukup berani untuk melanjutkan kasus ini atau tidak punya nyali untuk menemukan tersangka. Sebab Antarani ini bukan orang biasa, tapi pasti dibekingi oleh orang yang punya pamor dan popularitas atau jabatan sangat tinggi di Maluku Utara,”beber Agus.
Ia bahkan menyatakan berani bertaruh bahwa proses hukum terhadap Suryani tidak akan berjalan progresif jika penegak hukum enggan menyentuh sosok kuat di belakangnya.
Selain menyoroti kinerja kepolisian, Agus mengecam keras tata kelola birokrasi di lingkup Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda.
Ia mempertanyakan alasan pemberian dua jabatan strategis (rangkap jabatan) kepada Suryani, padahal yang bersangkutan dinilai memiliki rekam jejak bermasalah dalam pengelolaan anggaran di Kepulauan Morotai.
“Lihat saja jabatan yang dia emban saat ini. Walaupun pengelolaan anggarannya di Morotai ugal-ugalan, tapi dia tetap diberikan apresiasi oleh Sherly,”ungkapnya
“Ini artinya Antarani sosok anak kesayangan Gubernur Maluku Utara atau bisa dikatakan ‘anak emas’. Kalau anak emas, pastilah dia tidak akan bisa diapa-apakan oleh penegak hukum,”sindir Agus.
Ia juga menyindir kepemimpinan provinsi yang seolah kehabisan sumber daya manusia (SDM) berkualitas hingga harus memaksakan satu orang memegang beberapa jabatan sekaligus.
Agus mengingatkan bahwa birokrasi pemerintahan adalah milik publik dan bukan warisan pribadi maupun perusahaan swasta. Ia mendesak Gubernur untuk segera melakukan introspeksi diri serta merestrukturisasi pejabat yang bermasalah demi menjaga marwah birokrasi.
“Pemprov ini bukan warisan yang dikelola seperti toko atau perusahaan pribadi. Kalau pengusaha sok menjadi penguasa, itulah jadinya. Sifat pengusaha dalam mengelola birokrasi itu harus dihentikan,”pungkasnya.
Di akhir keterangannya, Agus Salim mendesak agar pejabat bersangkutan segera dievaluasi dan dicopot dari jabatannya agar pengelolaan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara dapat berjalan sesuai mekanisme verifikasi yang benar dan transparan. (Red)
Komentar