LENTERA MALUT – General Manager PT Pelindo Regional IV Ternate, Anwar Pae, meluruskan polemik terkait pungutan pas masuk pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate.
Anwar menegaskan bahwa petugas pelabuhan sama sekali tidak memungut biaya tambahan bagi penumpang kapal yang sudah mengantongi tiket resmi.
Langkah tegas ini merespons keluhan warga, khususnya penumpang kapal pejalan kaki, yang mengaku terpaksa merogoh kocek Rp5.000 hanya untuk melewati gerbang pelabuhan.
Klarifikasi tersebut meluncur langsung dari mulut orang nomor satu di Pelindo Ternate itu saat menemui wartawan di ruang kerjanya pada Senin (9/11/2026).
Anwar meminta masyarakat memahami perbedaan aturan antara penumpang kapal dan warga yang sekadar mengantar atau menjemput. Menurutnya, tiket kapal sudah otomatis mencakup biaya pas masuk pelabuhan (include).
“Masyarakat harus membedakan ini. Khusus penumpang yang memegang tiket, baik kapal Pelni maupun kapal lokal, petugas tidak mengenakan lagi biaya pas masuk karena biayanya sudah menyatu di dalam tiket,” ujar Anwar dengan nada tegas.
Pihaknya menjelaskan bahwa tarif Rp5.000 hanya menyasar para pengantar dan penjemput yang ingin masuk ke area dalam pelabuhan. Aturan pembatasan ini bahkan sudah berjalan mandiri sejak tahun 2019 silam.
Menanggapi laporan wartawan mengenai adanya penumpang bertiket yang tetap kena pungut di lapangan, Anwar menduga hal itu terjadi akibat miskomunikasi. Ia berjanji akan langsung memanggil petugas gerbang untuk melakukan evaluasi total.
“Saya sudah mewanti-wanti petugas di lapangan agar tidak ada pungutan untuk penumpang. Saya akan panggil lagi mereka. Kami sama sekali tidak mau membebani masyarakat dengan cara seperti itu,” cetusnya.
Ia juga membeberkan trik sebagian oknum warga yang kerap memicu perdebatan di pintu masuk. Petugas gerbang wajib melihat bukti fisik tiket demi menyaring orang-orang yang tidak berkepentingan.
“Petugas hanya memerlukan bukti fisik tiketnya. Kalau ada tiket, pasti gratis. Komunikasi macet sering terjadi saat warga mengaku sudah beli tiket, tetapi tidak bisa menunjukkannya ke petugas saat diminta. Ada juga penumpang yang mencoba akal-akalan,” ungkap pria yang memimpin Pelindo Ternate sejak 2021 ini.
Anwar menambahkan, aturan ketat ini bertujuan utama untuk menjaga keamanan objek vital nasional. Pelabuhan Ahmad Yani memiliki zona terbatas karena menampung aktivitas berisiko tinggi seperti bongkar muat peti kemas dan pergerakan penumpang kapal.
“Kami wajib membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan masuk. Kalau semua orang bebas masuk tanpa tiket, pelabuhan ini bisa berubah jadi tempat wisata warga yang ingin foto-foto. Hal itu tentu membahayakan keselamatan,” tambahnya.
Selain pas masuk pejalan kaki, Anwar juga menyoroti kebijakan tarif parkir yang sempat mendapat sentilan dari Komisi I DPRD Ternate. Anggota dewan menyebut tarif parkir di dalam area pelabuhan seharusnya berada di angka Rp4.000.
Merespons hal itu, Anwar menjelaskan bahwa Pelindo menerapkan sistem parkir progresif (dihitung berdasarkan durasi waktu) dengan tarif rata-rata Rp5.000 untuk sekali masuk.
“Kebijakan parkir ini sukses menghentikan kebiasaan buruk warga yang menjadikan pelabuhan sebagai tempat penitipan kendaraan gratisan,” kata Anwar.
Ia menceritakan kondisi masa lalu saat banyak pemilik mobil memarkirkan kendaraannya hingga berhari-hari di dalam pelabuhan tanpa membayar sepeser pun. Hal itu membuat area operasional pelabuhan menjadi semrawut.
“Sekarang sistem ini terbukti mengubah perilaku pemilik kendaraan. Area pelabuhan kini bersih dari mobil-mobil yang parkir bermalam karena mereka takut dengan tarif progresif. Saat ini kami menetapkan tarif motor Rp5.000 dan mobil Rp6.000 untuk satu jam pertama, dan tarif akan bertambah pada jam berikutnya,” tutup Anwar.
Di sisi lain, PT Pelindo Regional IV Ternate juga tengah menuntaskan negosiasi aturan pajak sebesar 10% bersama pemerintah daerah. Pihak Pelindo berharap harmonisasi kebijakan ini mampu mendongkrak kelancaran distribusi barang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Ternate. (Red)
Komentar