LENTERA MALUT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Harmonisasi Perda Partisipatif dan Instrumen APBD yang Responsif di Royal Resto Ternate, Sabtu (21/11/2026).
Seusai kegiatan, Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, memaparkan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan sampah, arah penyusunan RAPBD 2027, hingga progres harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD.
Nurlaela menjelaskan bahwa Bapemperda merespons kegelisahan warga terkait optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah dengan mengkaji Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013. Menurutnya, aturan lama tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi terkini Kota Ternate dan memperkuat pelibatan masyarakat secara nyata.
“Kami ingin memastikan pelibatan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan maupun pengelolaan sampah tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dalam program dan kegiatan yang menyentuh perilaku warga,” tegas Nurlaela saat diwawancarai awak media usai FGD.
Ia menambahkan, Bapemperda mengarahkan revisi Perda pengelolaan sampah agar masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta selaras dengan pembahasan RAPBD 2027 menjelang pengesahan pada 30 November 2026.
Penguatan regulasi ini mencakup penanganan sampah plastik, pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) komunal, pelibatan pelaku usaha, serta kejelasan pendelegasian kewenangan yang selama ini banyak bergantung pada Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Dalam revisi Perda Nomor 1 Tahun 2013 nanti, pelibatan masyarakat dan pelaku usaha harus diperkuat, termasuk kejelasan kewenangan antara Perda dan Perwali agar implementasinya tidak tersendat di lapangan,” ujarnya.
Terkait postur anggaran, Nurlaela menyoroti pentingnya menyusun alokasi RAPBD 2027 dengan mendahulukan kebutuhan riil dan hajat hidup warga Kota Ternate. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD untuk menyiapkan langkah antisipasi agar pertumbuhan ekonomi Ternate tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan kawasan Halmahera.
“Prioritas APBD harus melihat kebutuhan warga terlebih dahulu, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Ternate, sekaligus menyiapkan skema antisipasi agar pertumbuhan ekonomi kita tidak terus tergerus,” kata Nurlaela.
Dalam aspek tata kelola di tingkat bawah, Nurlaela mendorong adanya edukasi dan literasi manajemen keuangan sebelum kelurahan mengelola retribusi sampah, seiring rencana penerapan kelurahan percontohan seperti Kelurahan Stadion pada 2027.
Pengelolaan dana retribusi yang transparan dan kembali ke lingkungan dinilai penting agar kelurahan berhasil bisa menjadi rujukan studi banding bagi kelurahan lain seperti Kalumpang, Kampung Pisang, dan Takoma.
“Sebelum kelurahan mengelola anggaran retribusi sampah, pemerintah kota perlu memberikan literasi manajemen keuangan agar pengelolaannya transparan, tepat sasaran, dan kembali menjadi feedback bagi kebersihan lingkungan setempat,” jelasnya.
Sementara itu, terkait capaian legislasi tahun berjalan, Nurlaela mengungkapkan bahwa lima Ranperda inisiatif DPRD telah melewati proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan akan melanjutkan tahap pengesahan pada 2027 karena keterbatasan waktu.
Kelima Ranperda tersebut meliputi disabilitas, zakat, kesejahteraan sosial, ketahanan keluarga, serta perlindungan aksara, sastra, dan bahasa Ternate.
“Lima Ranperda inisiatif DPRD yang sudah diharmonisasi akan kami tindak lanjuti dengan mengundang kelompok difabel, pihak Kesultanan serta pemerhati aksara dan bahasa Ternate, PKK, dan dinas terkait sebelum masuk ke tahap akhir bersama pemerintah kota,” pungkas Nurlaela.
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, membuka langsung agenda FGD tersebut. Turut hadir mendampingi jajaran pimpinan dan anggota Bapemperda, antara lain Wakil Ketua Hj. Naila Ibrahim serta para anggota yakni Julfikri Hasan, Tasman Balak, Farijal S. Teng, dan Bilhan Gamaliel.
Forum diskusi ini menghadirkan enam narasumber utama, yaitu Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Mochtar Adam, Tokoh Masyarakat Muzakir Dodaradaga, Ketua Bapemperda Nurlaela Syarif, serta Anggota DPRD Kota Ternate Muslim Sahil, Junaidi A. Bahruddin, dan Sartini Hanafi.
Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, perwakilan kelurahan dan kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tokoh masyarakat, serta insan pers pos liputan DPRD Kota Ternate. (Red)

Komentar