LENTERA MALUT – Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menindaklanjuti keluhan pelayanan kesehatan di wilayah terluar Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti (Bahim)
Langkah tegas ini menyusul keluhan warga atas wafatnya Bapak Harun (70), seorang penduduk Kecamatan Moti, yang diduga mengalami keterlambatan evakuasi medis akibat minimnya transportasi laut.
Amin Subuh memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan III bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, serta perwakilan warga Moti di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (2/9/2026).
Melalui rapat evaluasi tersebut, legislatif dan eksekutif sepakat menambah armada medis di tiga pulau terluar, yaitu Moti, Hiri, dan Batang Dua.
“Kita mengambil pelajaran berharga dari kasus di Moti. Kami sebagai aparat pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat,” ujar Amin Subuh di hadapan para awak media.
Amin menyoroti fakta lapangan bahwa satu unit ambulans laut saat ini harus melayani tiga pulau sekaligus secara bergantian. Kondisi tersebut memicu keterlambatan fatal saat situasi darurat terjadi bersamaan. Untuk itu, DPRD mendesak pemerintah menyediakan armada khusus bagi setiap Puskesmas di pulau terluar.
“Setiap Puskesmas di Moti, Hiri, dan Batang Dua wajib memiliki armada transportasi medis sendiri. Kami tidak ingin lagi melihat warga bergantung pada satu unit yang berada di lokasi berbeda saat membutuhkan pertolongan mendesak,” tegas Amin.
Selain pengadaan fisik, Amin meminta Dinas Kesehatan memastikan tenaga medis selalu siaga di tempat tugas. Ia juga mengusulkan skema kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan rutin guna memotong birokrasi yang lambat.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Tamrin Marsaoly, menyambut baik desakan tersebut dan langsung memberikan lampu hijau. Tamrin mengusulkan pengadaan satu unit armada tambahan yang representatif dengan mesin 90 PK khusus untuk melayani wilayah Moti.
“Kami merancang armada baru yang lincah dan mampu membelah jalur Ternate-Moti dalam waktu satu jam, sehingga pelayanan medis tidak lagi mengganggu unit ambulans laut yang lain,” jelas Tamrin.
Dari sisi penganggaran, Tamrin memindahkan seluruh anggaran operasional ambulans laut dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menyederhanakan rantai komando. Tamrin juga memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan mendesak ini. “Kami tegaskan anggaran BBM masih tersedia, jadi tidak ada alasan untuk memperlambat pelayanan,” tambahnya.
Terkait polemik penyebab kematian almarhum Bapak Harun, Tamrin meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi dan tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa otoritas medis yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan penyebab kematian berdasarkan rekam medis resmi.
Melalui kolaborasi baru antara Dinkes dan Dishub ini, Pemerintah Kota bersama DPRD Ternate berkomitmen menjamin hak dasar seluruh warga kepulauan untuk mendapatkan penanganan medis yang cepat, tepat, dan selamat. (Red)
Komentar